ASPEK ALAMIAH DALAM KETAHANAN NASIONAL

BAB II

ASPEK ALAMIAH DALAM KETAHANAN NASIONAL

1.      Letak geografis negara

Letak geografis negara memberikan petunjuk mengenai tempatnya diatas bumi dikaitkan dengan hal-hal lain yang ada disekitarnya. Ada dua jenis negara yang memiliki ciri khusus berkenaan dengan lokasinya, yaitu:

a.       Negara yang dikelilingi daratan (land lock country), seperti Afghanistan, Hongaria, Swiss, Austria, dan sebagainya.

b.      Negara yang dikelilingi lautan, seperti Indonesia, Jepang, Filipina, Selandia baru, dan lain-lain. Negara yang demikian dapat dibedakan atas negara kepulauan (lautnya yang lebih dominan) dannegara pulau (daratnya lebih dominan)

c.       Negara pulau (island state), berbeda dengan negara kepulauan maka pada negara pulau unsur daratan lebih dominan dari unsur laut. Negara daratan yang mempunyai daeah yang bersifat archipelago maka negara tersebut juga tidak dapat dinamai negara kepulauan.

Indonesia berada pada posisi silang dunia, antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta dua samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. Dengan posisinya yang demikian, maka indonesia berada pada jalur lalu lintas perdagangan dunia yang penting, dan berada pada persilangan pengaruh dari dua kawasan, yaitu kawasan Asia dan Australia yang dalam banyak aspek membawakan perbedaan yang cukup tajam.

1

Dengan negara kepulauan di mana satu pulau memiliki karakteristik yang berbeda dengan pulau lainnya membawakan keragaman budaya, adat istiadat, keindahan, potensi kekyaan aam, dan sebagainya, yang dapat dipandang sebagai kekayaan bangsa. Namun di sisi lain perlu disadari bahwa kondisi negara kepulauan tersebut juga membawakan potensi disintegrasi bangsa. Jarak yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya dengan kondisi yang berbeda diantaranya, memudahkan timbulnya perasaan “kami” dan “mereka” di antara penghuni satu pulau dengan penghuni pulau lainnya, yang apabila tidak disikapi dengan tepat dapat menimbulkan perpecahan.

Kondisi geografis tersebut kemudian melahirkan geopolitik dam geostrategi. Geopolitik adalah kebijakan politik suatu negara yang memperhitungkan posisi geografis; sedangkan geostrategi merupakan pelaksanaan dari geopolitik. Persoalannya adalah bagaimana dengan kondisi geografis yang ada kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya demi kepentingan bangsa dan negara serta mengurangi pengaruh-pengaruh negatif yang muncul darinya.

Hal yang juga diperhatikan dalam kaitan dengan kondisi geografis adalah bahwa indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasific. Lempeng Ido-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusatenggara, sedangkan dengan Pasific di utara Irian dan Maluku utara.

Di sekitar lokasi pertemuan lempeng ini akumulasi energi tabrakan terkumpul sampai suatu titik dimana lapisan bumi tidak sanggup menahan tumpukan energi sehingga lepas berupa gempa bumi. Pelepasan energi sesaat ini menimbulkan berbagai dampak terhadap bangunan karena percepatan gelombang seismik, tsunami, longsor, dan liquefaction. Besarnya dampak gempa bumi terhadap bangunan bergantung pada beberapa hal; diantaranya adalah skala gempa, jarak epicenter, mekanisme sumber, jenis lapisan tanah di lokasi bangunan dan kualitas bangunan.

Peristiwa tektonik yang cukup aktif, selain menimbulkan gempa dan tsunami, juga membawa berkah dengan terbentuknya banyak cekungan sedimen (sedimntary basin). Cekungan ini mengakomodasikan sedimen yang selanjutnya menjadi batuan induk maupun batuan resevoir hydrocarbon. Kandungan minyak dan gas alam inilah yang kini banyak kita tambang dan menjadi tulang punggung perekonomian kita sehingga tahun 1990-an.

Indonesia mempunyai tatanan tektonik yang komplek dari arah zona tumbukan yaitu Fore arc, Volcanic arc, dan Back arc. Fore arc merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan zona tumbukan atau sering disebut sebagai zona aktif akibat patahan yang biasa terdapat di darat maupun di laut. Pada daerah ini material batuan penyusun utama lingkungan ini juga sangat spesifik serta mengandung potensi sumber daya alam dari bahan tambang yang cukup besar.

Volcanic arc merupakan jalur pegunungan aktif di Indonesia yang memiliki topografi khas dengan sumber daya alam yang khas juga. Back arc merupakan bagian paling belakang dari rangkaina busur tektonik yang relatif paling stabil dengan topografi yang hampir seragam berfungsi sebagai tempat sedimentasi. Semua daerah tersebut memlilki kekhasan dan keunikan yang jarang ditemui di daerah lain, baik keanekaragaman hayatinya maupun keanekaragaman geologinya.

2.      Kekayaan alam

Kekayaan alam suatu negara adalah segala sumber dan potensi alam yang terdapat di bumi, di laut, dan di udara yang berada di wilayah kekuasaan negara. Kekayaan alam dilihat dari sifatnya dapat dibedakan atas kekayaan alam yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources). Dilihat dari jenisnya kekayaan alam juga dapat dibedakan dalam tiga golongan yaitu hewan (fauna), tumbuhan (flora), dan bahan tambang (mineral).

Persebaran kekayaan alam di muka bumi tidaklah merata. Oleh karena itu, mucul saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam kondisi saling ketergantungan itu, pemanfaatan kekayaan alam pada tingkat yang terlampau rendah serta pemanfaatan yang tidak produktif akan mengundang campur tangan negara asing dalam sebuah negara. Oleh karena itu, sumber kekayaan alam harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya atas dasar azas maksimal, lestari, dan berdaya saing.

Maksimal berarti memberi manfaat yang optimal untuk pembangunan dan menjaga ketimpangan antar daerah. Lestari berarti pemanfaatan kekayaan alam harus didasari kebijakan yang memperhatikan aspek kelestarian alam demi kepentingan generasi yang akan datang dan kesinambungan pembangunan. Sedangkan berdaya saing artinya bahwa dengan pemilikan kekayaan alam tersebut dapat memperkuat “bergaining position” dalam hubungan dengan negara lain serta mengurangi ketergantungan dengan negara lain. Untuk mewujudkan hal itu maka pemilikan kekayaan alam perlu disertai dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal yang masih sangat terasa dalam hal pengelolaan kekayaan alam adalah bahwa indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang besar akan tetapi belum dapat menggali serta mengolahnya secara baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penguasaan ilmu dan teknologi serta kurangnya modal yang dibutuhkan untuk mengolah kekayaan alam tersebut.

Dengan demikian untuk memanfaatkan potensi kekayaan alam yang ada sering kali harus mengundang investasi asing dengan bagian hasil untuk kita yang kurang memadai. Di samping itu pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia seringkali juga masih kurang memperhatikan aspek kelestarian alam, sehingga bersamaan dengan pengambilan kekayaan alam tersebut juga disinyalir terjadinya kerusakan lingkungan.

3.      Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah tertentu. Dengan demikian penduduk Indonesia adalah semua orang yang bertempat tinggal dalam wilayah Indonesia. Menurut sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia hampir mencapai 240 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 60 persen bertempat tinggal di pulau jawa.

Penduduk merupakan unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan dan perkembangan suatu negara. Jumlah penduduk yang besar juga sering dikatakan sebagai salah satu modal dasar pembanguna nasional. Ungkapan seperti itu memang ada benarnya, namun harus diingat bahwa penduduk dapat menjadi modal dasar pembanguan apabila penduduk dimaksud memilki kualitas tertentu, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Tanpa memenuhi kualitas tersebut maka jumlah penduduk yang besar justru akan menjadi beban pembangunan.

Ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi kependudukan. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan ketahanan nasional, kita harus melihat persoalan-persoalan apa yang ada dalam kependudukan kita dan dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketahanan nasional.

Persoalan kependudukan di Indonesia secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut:

a.        Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi.

b.      Persebaran penduduk yang tidak merata dimana sekitar 60 persen penduduk indonesia berada di pulau jawa yang luasnya kira-kira hanya 7 persen dari seluruh wilayah Indonesia.

c.       Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran.

d.      Kualitas penduduk yang relatif rendah, baik dilihat dari tingkat pendidikannya maupun penguasaan keterampilan.

e.       Komposisi penduduk yang di dominasi oleh penduduk usia muda, sehingga membawa konsekuensi penyediaan fasilitas pendidikan dan perluasan lapangan kerja. Disamping itu, dengan komposisi penduduk yang demikian dapat diperkirakan pada masa mendatang tingkat pertumbuhan penduduk akan masih tinggi.

Persoalan-persoalan tersebut kalau tidak ditangani secara baik akan menimbulkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kekurangan pangan/gizi, munculnya kawasan pemukiman kumuh, dan sebagainya. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memicu timbulnya sikap dan perilaku menyimpang seperti kekerasan sosial, kejahatan, prostitusi dan semacamnya yang mengganggu perwujudan ketahanan nasional.

4.      Masalah tentang letak geografis Negara Indonesia

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Shiddiq mengaku tak heran jika Indonesia selalu jadi korban penyadapan oleh asing. Posisi Indonesia yang strategis secara geografis dan demografis dianggapnya menjadi daya tarik khusus bagi negara luar, khususnya Amerika Serikat, untuk mengetahui informasi penting Indonesia.

"Kita harus sadar bahwa Amerika melalui NSA (Badan Keamanan Nasionalnya) punya kepentingan untuk melakukan intelijen informasi pada Indonesia, "kata Mahfudz, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2014).

Ia melanjutkan, saat menyadap Indonesia, Amerika berkomplot dengan sejumlah negara. Ia memperkirakan ada sekitar 15 negara yang terlibat, dan untuk wilayah Asia Tenggara, Australia menjadi operator Amerika Serikat dan bekerja sama dengan Singapura dan Malaysia.

Tujuan utama Amerika melakukan penyadapan pada Indonesia, kata Mahfudz, adalah untuk memastikan, bahkan mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia agar sejalan dengan kepentingan Amerika. Sektor utama yang dibidik Amerika adalah kebijakan politik dan ekonomi Indonesia."Ini kelanjutan perang dingin yang sudah usai, sekarang digantikan dengan perang informasi," ujarnya.

Menurutnya, posisi Indonesia semakin rawan dan menjadi sasaran empuk penyadapan luar negeri saat operator telekomunikasi Indonesia banyak dikuasai asing. Atas dasar itu ia mendesak pemerintah membuat aturan ketat dan menghentikan liberalisasi kepemilikan perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Selain itu, ia juga meminta pemerintah menguatkan sistem persandian di Indonesia. Saat ini pemerintah dianggapnya belum sungguh-sungguh mengembangkan sistem persandian meski telah ada Lembaga Sandi Negara.

"Lalu perkuat intelijen kita yang saat ini kemampuannya masih terbatas. Kita butuh segera Undang-Undang tentang Sinyal Intelijen, penguatan institusi yang ada yang memiliki otoritas semua aktivitas sinyal intelijen," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, nama Indonesia kembali muncul dalam pemberitaan terkait skandal penyadapan oleh Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat. Kali ini terkait praktik firma hukum Amerika. Kisah ini dimuat dalam harian The New York Time yang dilansir Sabtu (15/2/2014). Pengacara Amerika masuk dalam daftar nama-nama yang muncul dalam daftar sasaran penyadapan oleh NSA, berdasarkan dokumen yang dibocorkan oleh mantan kontraktor NSA Edward J Snowden.

Berdasarkan dokumen itu, NSA disebut memantau setiap firma hukum Amerika yang bekerja mewakili negara asing dalam sengketa perdagangan dengan Amerika Serikat. Salah satu Negara asing yang memenuhi kriteria tersebut adalah Indonesia.

5.      Masalah tentang kekayaan alam Indonesia

Proyek lumbung pangan dan energi terpadu Merauke atau Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang diluncurkan pada bulan Agustus tahun lalu saat ini merupakan rencana pengembangan sumber daya alam yang paling ambisius untuk Papua.

Rencana itu meliputi perubahan peruntukan sejumlah besar lahan, termasuk hutan, untuk dijadikan perkebunan yang akan ditanami berbagai tanaman untuk pangan, energi dan tanaman produktif lainnya. Pekerja akan didatangkan ke Merauke untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Kekhawatiran mendalam telah disampaikan oleh organisasi masyarakat setempat serta ornop regional, nasional dan internasional mengenai potensi kerusakan yang akan ditimbulkan oleh mega proyek ini terhadap masyarakat adat, tanah adat, sumber daya alam dan budaya mereka; dan juga dampak politik yang lebih luas, dampak terhadap HAM, sosiologi dan budaya serta lingkungan Papua secara keseluruhan.

MIFEE mengikuti pola baku dari mega proyek ambisius di Indonesia yang pada dasarnya ditujukan untuk pasar ekspor. Proyek-proyek itu memberikan insentif bagi investor sektor swasta, tetapi sama sekali tak mempedulikan potensi pembangunan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Tinjauan atas proyek dukungan pemerintah yang menargetkan Papua seperti yang telah dicermati oleh DTE selama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pembangunan semacam itu cenderung memiliki beberapa persamaan karakter. Ciri-ciri tersebut antara lain: pengambilan keputusan dengan pendekatan dari atas ke bawah, pernyataan resmi bahwa proyek itu untuk kepentingan masyarakat, penyerobotan lahan milik masyarakat adat, dan didatangkannya tenaga kerja non-Papua.

Fakta bahwa MIFEE memiliki banyak persamaan karakter ini menunjukkan bahwa tak banyak perubahan dalam pola pikir para pengambil keputusan sejak jaman Suharto. Alhasil, dampak negatif serupa yang timbul dari proyek-proyek sebelumnya kemungkinan besar akan terjadi lagi.

Sementara beberapa rencana investasi yang lebih buruk di Papua belum berjalan, atau paling tidak tak berjalan sebagaimana diumumkan sebelumnya, penebangan hutan, pembangunan perkebunan, dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas terus berlanjut dengan kecepatan yang berbeda-beda dan tingkat dampak yang berbeda-beda pula.

Dampak menyeluruh adalah kerusakan sumber daya alam yang terus berlangsung. Garis merah dari eksploitasi sumber daya alam ini adalah terpinggirkannya masyarakat adat Papua, proyek dengan pendekatan dari atas ke bawah yang ditentukan dari luar, dan seringkali disertai ancaman atau penggunaan kekerasan untuk memaksakan pelaksanaannya.

Dampak kumulatif dari skema pembangunan ini merupakan persoalan tersendiri yang tak kalah pentingnya. MIFEE tampaknya akan kembali menjadi pukulan yang bakal mengandaskan harapan bahwa kekayaan alam Papua akan dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat setempat dan bermanfaat bagi mereka sendiri. Setiap pukulan semakin menjauhkan harapan karena keseimbangan populasi bergeser dengan meningkatnya penduduk migran yang bukan merupakan masyarakat adat dan semakin banyak sumber daya alam Papua dikuasai oleh sektor swasta.

Pemberian status otonomi khusus untuk Papua pada tahun 2001 memberikan lebih banyak ruang bagi politisi Papua berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai sumber daya Papua dan lebih banyak kesempatan untuk memperoleh manfaat dari pendapatan. Kenyataannya, rakyat biasa masih tetap tak berdaya untuk mencegah penyerobotan tanah dan sumber daya yang merupakan sumber penghidupan mereka.

Dari Scott sampai BP

Ketika DTE didirikan pada tahun 1988, kampanye untuk menghentikan pembangunan besar-besaran oleh Scott Paper tengah berlangsung dengan gencar. Lahan seluas sekitar 790.000 hektare di distrik Merauke ditargetkan untuk dijadikan perkebunan eucalyptus untuk memasok kilang kayu serpih dan bubur kayu di Bade (sekarang di distrik Mappi) di Sungai Digul. Tanah milik sekitar 15.000 masyarakat adat yang hidup sebagai pemburu dan peramu masuk dalam wilayah konsesi Scott. Perusahaan Amerika Serikat itu berjanji untuk mempekerjakan sebanyak mungkin warga setempat, tetapi juga menegaskan bahwa masyarakat non-Papua juga akan didatangkan dengan bantuan Departemen Transmigrasi pemerintah Indonesia.

Kampanye internasional menyuarakan kekhawatiran atas perlindungan penghidupan dan hak untuk mendapatkan informasi awal tanpa tekanan (FPIC), meskipun ketika itu istilah tersebut belum dikenal. Scott menampik tekanan ORNOP dengan menyatakan bahwa perusahaan itu akan mundur jika masyarakat setempat mengatakan mereka tak menginginkan proyek itu terus berjalan di sana. Akhirnya, di bawah ancaman kampanye konsumen terhadap produk terkenal perusahaan itu (tisue, kertas toilet), perusahaan mengundurkan diri dari proyek itu. Hal ini menyebabkan mitra patungannya yang berasal dari Indonesia (Astra) dan beberapa menteri marah, lalu menyerang balik kelompok ORNOP.

Sejak peristiwa dengan Scott Paper tersebut, Papua terus dikepung oleh proyek eksploitasi sumber daya alam – sebagian sudah berjalan, sebagian belum, ada yang dalam skala besar-besaran, ada juga yang tak begitu besar; ada yang dengan ijin resmi, ada yang ilegal. Proyek-proyek ini antara lain mega proyek Memberamo seluas 8 juta hektare untuk pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air, infrastruktur, industri berat dan agro-industri (yang belum dimulai) hingga operasi penyelundupan kulit buaya yang melibatkan pejabat pemerintah dan militer (yang sudah terjadi). Juga ada rencana BPH untuk membuka pertambangan nikel raksasa di Pulau Gag (dibatalkan) hingga proyek Tangguh yang luar biasa besarnya milik BP berupa ekstraksi gas dan pabrik LNG di Teluk Bintuni (tengah berjalan).

Satu proyek yang terus ada dalam sejarah Papua mutakhir adalah tambang tembaga dan emas Freeport-Rio Tinto di pegunungan tengah Papua. Seperti yang tercatat dalam kronologi di bawah ini, proyek raksasa tersebut telah membawa banyak manfaat bagi investor tetapi menimbulkan banyak pelanggaran HAM dan lingkungan hidup terhadap penduduk setempat. Hingga awal abad 21 ini, proyek tambang raksasa tersebut menjadi acuan atau contoh buruk untuk tidak melakukan proyek pembangunan sumber daya alam di Papua.

Perusakan Hutan Papua

Barangkali hal yang paling mengganggu adalah pengurasan sumber daya Papua yang berdampak sangat merusak kekayaan hutan Papua yang kaya, penuh keanekaragaman hayati dan unik. Ketika hutan rusak, mata pencaharian masyarakat yang tergantung pada sumber daya itu menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali.

Hutan merupakan target utama investor, mula-mula melalui konsesi HPH dan pembukaan hutan untuk lokasi transmigrasi, dan belakangan melalui konsesi HTI. Melalui peraturan daerah, lalu otonomi khusus, desentralisasi kekuasaan memicu perseteruan untuk memegang kendali antara pemerintah Papua dan pemerintah pusat. Mafia kayu yang baru adalah para pedagang kayu dan petugas keamanan serta pejabat setempat, seiring dengan beralihnya demam kayu dari Kalimantan ke Papua. Dalam dekade terakhir ini proyek kelapa sawit dan bubur kayu serta berbagai kegiatan lain semakin menghancurkan hutan Papua, di samping atau bersamaan dengan penebangan hutan.

Sekarang ini, tanaman untuk pangan dan penghasil energi yang ditargetkan melalui MIFEE merupakan ancaman tambahan bagi hutan dan penghuni hutan. HTI, proyek pengembangan kelapa sawit dan MIFEE semuanya merongrong kredibilitas komitmen yang dibuat presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% per tahun 2020.

6.      Masalah tentang keadaan dan kemampuan penduduk

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis populasi penduduk dunia sudah menembus angka tujuh miliar. Jumlah tersebut sangat membahayakan terutama kerusakan lingkungan. Kondisi serupa bisa juga dialami Indonesia.

Berdasarkan data yang dimiliki BKKBN, pertumbuhan penduduk di Indonesia dalam kurun waktu 100 tahun (1900-2000) melonjak lima kali lipat. Pada 1900, penduduk Indonesia hanya 40 jutaan. Angka meningkat drastis atau lima kali lipat pada 2000 yakni 205 jutaan. Artinya pada 2100, penduduk Indonesia kemungkinan bisa tembus angka satu miliar dengan asumsi meningkat lima kali lipat.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarief dalam acara Editor Meeting bertema Pembangunan Berwawasan Kependudukan sebagai Upaya Optimalisasi Human Capital Investment di Jakarta, Kamis (1/12/2011). "Sejak awal 2000, pertumbuhan penduduk sangat pesat. Celakanya, hal itu tidak berimbang dengan pemenuhan kebutuhan penduduk. Kondisi ini sangat membahayakan kehidupan ke depannya," kata Sugiri.

Mantan Direktur Peningkatan Partisipasi Pria BKKBN Pusat ini merincikan, ledakan penduduk yang tidak terkendali terjadi di negara berkembang. Sehingga menimbulkan dampak signifikan bagi kemaslahatan hidup manusia. "Perlu diketahui, kemajuan bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bukan melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA)," ujar Sugiri. Sugiri mengklaim, makin sejahtera orangnya, makin sedikit pula anaknya dan sebaliknya. “Fakta di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki anak lebih dari dua cenderung berasal dari keluarga kurang sejahtera,” tegas Sugiri. 

Dampak besar yang ditimbukan  populasi penduduk juga menjadi perhatian penting Managing Director ECONIT, Hendri Saparini. Indonesia idealnya harus memanfaatkan banyaknya jumlah penduduk dengan membuat kebijakan. Strategi ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ledakan jumlah penduduk. Kesejahteraan terkait erat dengan jumlah penduduk.

Pertama, mengelola pertumbuhan penduduk dengan strategi dan kebijakan lebih efektif. Kemudian Mengelola penduduk yang relatif besar dengan kualitas rata-rata rendah dengan tiga cara."Menciptakan program jaminan kesejahteraan bagi penduduk sangat miskin, miskin dan mendekati miskin. Melakukan terobosan untuk menyeimbangkan antara SDM dan SDA. Terakhir melakukan koreksi atas strategi pembangunan ekonomi saat ini," imbuh Saparini.

Saparini menjelaskan, Indonesia memiliki kelebihan SDM dan SDA, namun belum bisa menggabungkan kedua aspek tersebut. Kelemahan ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah. "Kalau kita salah pilih kebijakan dan program, maka keuntungan SDM dan SDA tidak akan bisa dimanfaatkan. Sama artinya, anggaran besar yang sudah dikeluarkan pemerintah tidak akan mampu menurunkan angka kemiskinan," beber Saparini.

BAB III

PENUTUP

1.      Simpulan

Ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh Letak Geografis Negara, Kekayaan Alam, serta Keadaan dan Kemampuan Penduduk. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan ketahanan nasional, kita harus melihat persoalan-persoalan apa yang ada dalam Letak Geografis Negara, Kekayaan Alam, serta Keadaan dan Kemampuan Penduduk kita dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketahanan nasional.

2.      Saran

Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Apabila dalam penulisan makalah ini ada kesalahan, kami atas nama penulis memohon untuk memberikan kritik, saran dan masukannya untuk membangun agar menuju kesempurnaan

	13

 

DAFTAR PUSTAKA

Sunarto. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Semarang:                  UNNES PRESS.

http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/eksploitasi-sumber-daya-alam-di   papua-selama-22-tahun-dengan-pendekatan-dari-atas-ke-bawah. Diakses                   tanggal 15 november 2014

http://nasional.kompas.com/read/2014/02/17/1446388/Indonesia.Kerap.Disadap.    karena.Punya.Posisi.Strategis. diakses tanggal 14 november 2014

http://news.okezone.com/read/2011/12/01/337/536867/bkkbn-2100-penduduk                    -indonesia-1-miliar. Diakses tanggal 14 november 2014